LANDASAN HUKUM PROGRAM PASCASARJANA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Guru Dan Dosen

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
   

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

1. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
   

2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
   

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

1. KMA Nomor 189 Tahun 2020 Tentang Izin Penyelenggaraan Prodi Magister PGMI
   
2. KMA Nomor 199 Tahun 2020 Tentang Izin Penyelenggaraan Prodi Magister Ekonomi Syari'ah
   
3. KMA Nomor 761 Tahun 2021 Tentang Izin Penyelenggaraan Prodi Magister Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
   

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

1. Nomor Dj.I/1813/2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Strata Dua (S-2) Prodi Magister Hukum Keluarga dan Prodi Magister PAI
   
2. Nomor 2132 tahun 2019 Tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Hukum Keluarga Menjadi Hukum Keluarga Islam